Fenomena Frustrasi Sosial dan Realitas Politik

Di sebuah kota kecil, warung makan, kios, dan salon tutup tanpa papan pengumuman. Bukan karena pemiliknya bosan, bukan pula karena mereka pindah tempat. Tapi daya beli dititik nadir. Karena pelanggannya satu per satu kehilangan pekerjaan. Tak ada yang belanja, yang datang pun berharap bisa berhutang. Ibu-ibu lebih memilih beras ketimbang gunting rambut atau berdandan. Uang tak lagi beredar. Yang tersisa hanya meja-meja kosong yang perlahan dilapisi debu tipis, seperti nisan tanpa nama.

Ini bukan cerita satu kota. Ini cerita ratusan kabupaten dan kota, dari ujung Sumatra hingga pesisir Papua, dari dataran tinggi Sulawesi hingga pedalaman Kalimantan yang sunyi. Ekonomi daerah sedang sekarat, dan sakitnya bukan jenis sakit yang datang tiba-tiba. Dan yang lebih menyakitkan adalah kenyataan seperti dibiarkan berlangsung dengan tenang bahkan dengan senyum di wajah para pejabat yang berseliweran dilayar kaca.

Pemerintah pusat menyebutnya “efisiensi.” Kata yang terdengar bersih, rasional, bahkan patriotik, seolah ia lahir dari perhitungan matang demi kebaikan bersama. Tapi di tingkat daerah, efisiensi itu berwajah lain. Dana Alokasi Khusus dipangkas habis-habisan. Anggaran transfer daerah disunat tanpa penjelasan memadai. Proyek infrastruktur dihentikan, sementara jalan-jalan berlubang dibiarkan menganga seperti luka terbuka, jembatan reyot siap runtuh menunggu musibah yang tinggal soal waktu. Di desa-desa yang jauh dari kamera berita, orang-orang belajar hidup dengan lebih prihatin, terus prihatin sampai kehilangan batas yang manusiawi.