SMRC : Populisme Islam Mengancam Demokrasi  Indonesia

Saiful mengatakan bahwa di banyak Negara yang penduduknya mayoritas Muslim, upaya membuat kebijakan public terkait dengan syariat islam biasanya datang dari wakil rakyat dari partai berideologi islam. Tapi kasus Indonesia berbeda karena partai-partai agama (Islam) jusstru terlalu kecil dibanding partai-partai nasionalis.

Tapi yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia menurut sebuah studi, kebijakan public bermuatan syari’ah justru dilakukan oleh legislator daerah dari banyak partai nasionalis, bukan hanya partai berideologi islam seperti PKS (Buehler 2013).

Saiful menambahkan bahwa di antara legislator dari partai-partai nasionalis itu, di banyak daerah tidak peduli dengan platform partai mereka, yang menjunjung tinggi kebhinekaamn ketika mereka dihadapkan dengan gerakan, jaringan dan lobi kelompok islam yang punya agenda menerapkan syariat islam dalam kebijakan di daerah.

Banyak politisi nasionalis di daerah meleleh ketika dijanjikan oleh kelompok islam itu bahwa mereka bakal mendapatkan banyak dukungan pemilih dalam pemilu. Demikian juga kepala daerah.