Desaku Yang Kucinta

Pada sisi lain, keperansertaan masyarakat, BPD ( lembaga yang menjalankan fungsi kontrol ), lembaga – lembaga pendidikan, lembaga agama, lembaga adat, LSM ( NGO ) juga mesti menjadi mitra yang berkolaborasi dalam pembangunan di desa secara integral, komprehensif dan holistik. Pembangunan yang integral, komprehensif dan holistik tidak dimaksudkan bertitik fokus hanya pada pembangunan ekonomi, tetapi tercakup lahir dan batin. Dengan demikian, pembangunan di desa dapat menyentuh kualitas fisik dan kualitas SDMnya demi kebaikan bersama.

RPJMDes Dan Dana Desa : Stimulus Dan Pintu Masuk Pembangunan Desa

Per defenisi, RPJMDes dimengerti sebagai Rencana Pembangunan Jngka Menengah Desa. Rancangan atau konsep pembangunan di desa dibuat berdasarkan masa jabatan Kepala Desa dalam satu kali masa jabatan ( 6 tahun ), tentang apa yang ingin dicapai atau apa yang ingin dikerjakan. RPJMDes menjadi rujukan dan pedoman kerja dalam pembangunan di desa.

Seyogyanya, arah pembangunan di desa harus diselaraskan dengan RPJMDes yang memuat visi dan misi Kepala Desa dan dikonversikan dengan aspirasi yang digali dari masyarakat, sehingga arah pembangunan yang dimaksudkan lebih tepat sasar dan berimbas pada perimbangan dan keadilan. Itu berarti, kebijakan – kebijakan pembangunan di desa, sekurang – kurangnya meminimalisir model pembangunan di luar rencana pembangunan yang tertuang dalam RPJMDes dan aspirasi masyarakat. Seluruh rencana kegiatan pembangunan di desa ( penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat ) sedapat mungkin dipahami dan disesuaikan dengan arah kebijakan pembangunan pemerintahan di atasnya ( kabupaten ), dimaksudkan agar arah kebijakan pembangunan saling selaras atau tidak tumpang tindih. Dan mempertegas ini, Permendagri No. 114/2014 Pasal 7 Ayat 3 hadir yang mengatur tentang tahapan penyusunan RPJMDes.