Butuh Komitmen Bersama Cegah Kejahatan Perdagangan Manusia di Indonesia
Oleh Bruder Yulius Sudir, SVD*(Koordinator JPIC Keuskupan Agung Samarinda, Kalimantan Timur)
b. Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) adalah:
Pasal 1 (ayat 1); tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuian, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.
Pasal 1 (ayat 2); Tindak pidana Perdagngan Orang (TPPO) adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang ini.
Artinya bahwa subtasi hukum bersifat formil karena berdasar pembuktian atas tujuan kejahatan trafficking hakim dapat menghukum seseorang.
Dari definisi-defnisi tersebut di atas, perdagangan manusia atau perdagangan orang mengandung dua unsur pokok yaitu jika dalam hal ini yang menjadi korban TPPO adalah orang dewasa (usia 18 tahun) maka unsur-unsur trafficking yang harus dipenuhi adalah proses (pergerakan), cara, dan tujuan (eksploitasi).