Rare Earth Elements (REE) & Rencana Tambang Gamping Di Kab. Matim

Oleh karena itu, dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya di daerah, Pemda Kab. Matim di Flores dan Pemprov NTT, harus dapat mendukung dan bersinergi dengan dasar dan arah kebijakan Pemerintah Pusat Negara RI di bidang investasi. Pilihannya ialah investasi sektor pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan wisata yang melaksanakan prinsip keberlanjutan pembangunan. Pemda kab. Matim dibiayai oleh APBN; Pemda Kab. Matim dan Provinsi NTT, bukan “negara-bagian” dalam sistem negara federal.

Dasar dan arah kebijakan Pemerintah Pusat di Provinsi NTT selama 6 (enam) tahun terakhir, sangat jelas, terukur, dan terarah. Misalnya,

Presiden RI Joko Widodo sekitar 8 kali melakukan kunjungan kerja ke Provinsi NTT untuk memastikan program kebijakannya dilaksanakan atau tidak. Presiden RI Joko Widodo sangat konsisten dengan visi dan misi membangun NKRI dari pinggiran secara geografis dan ekonomis.

Secara geografis, NTT berbatasan langsung dengan Negara Timor Leste, dan secara ekonomis, NTT merupakan provinsi kedua termiskin di Negara RI. Arah kebijakan Presiden Joko Widodo ialah wisata, peternakan, pertanian, perikanan dan sejenisnya menjadi lokomotif pembangunan NTT. Melalui pembiayaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2015-2019, Pemerintah membangun 7 waduk atau bendungan di NTT dari total 49 waduk atau bendungan di seluruh Negara RI.