KemenPANRB Kolaborasi dengan BPK Tingkatkan Kinerja Pemerintah

Jakarta, Pojokbebas.com– Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) berkolaborasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintah.

Dalam rangka itu, MenPANRB Rini Widyantini bersama Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto melakukan pertemuan dengan Anggota III Akhsanul Khaq di Kantor BPK, Jakarta, Kamis (14/11).

Menteri Rini Widyantin dalam keterangan yang diperoleh media ini Jumat (15/11) mengatakan, pertemuan tersebut membahas mengenai penguatan sinergi dan kerja sama antara Kementerian PANRB dan BPK dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah.

“Kolaborasi positif antara Kementerian PANRB dan BPK RI terus berjalan sehingga terus terjadi peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara untuk penguatan kinerja pemerintah,” kata Rini.

Menurut dia,esin birokrasi amat menentukan sejauh mana ketercapaian target-target pembangunan.

“BPK RI yang punya tugas pengawasan terhadap pengelolaan anggaran secara langsung punya andil pada kelincahan mesin birokrasi,” kata Rini.

Sebagai engine for development, lanjut dia, pada dasarnya baik tidaknya mesin birokrasi akan menentukan sejauh mana ketercapaian target-target pembangunan. “Desain birokrasi harus disesuaikan dengan agenda prioritas pembangunan,” imbuhnya.

Untuk diingat, Kementerian PANRB telah menajamkan arah reformasi birokrasi (RB) yang lebih berdampak dengan RB Tematik, penyederhanaan indikator nilai RB, dan kolaborasi antar instansi terkait RB.

Kolaborasi ini lebih mengedepankan integrasi dan harmonisasi dalam pelaksanaan program prioritas pembangunan nasional.

“BPK memiliki tanggung jawab memastikan tata kelola keuangan negara berkualitas dan bermanfaat, anggaran yang dibelanjakan instansi pemerintah harus berdampak pada masyarakat,” ujarnya.

Rini menjelaskan, lembaga yang dipimpinnya berkomitmen agar tindak lanjut rekomendasi atas hasil pemeriksaan oleh BPK RI di lingkup Kementerian PANRB dapat dilaksanakan dengan baik.
“Sampai dengan saat ini Kementerian PANRB telah memperoleh Predikat Opini WTP 10 kali berturut-turut,” tandasnya seraya mengatakan bahwa hal ini merupakan prestasi yang harus terus di pertahankan.

Oleh karena itu, pihaknya mengucapkan terima kasih untuk kerja sama dan sinergi yang baik antara BPK dan Kementerian PANRB selama ini.

“Semoga kita tidak cepat berpuas diri terhadap capaian dan prestasi yang sudah diraih, namun dapat terus-menerus melakukan perbaikan dan berkomitmen untuk selalu memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara,” jelas Rini.

Menteri menegaskan pemeriksaan dan pengawasan keuangan negara memiliki peran penting bagi terciptanya akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik.

“Oleh karena itu, sinergi pengawasan dan pemeriksaan keuangan negara memiliki arti penting dalam situasi saat ini,” imbuhnya.

Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan Akhsanul Khaq mengatakan BPK RI berperan penting dalam pencapaian RPJMN 2020-2024.

“Untuk itu, dalam pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Tahun 2023, BPK tetap mengedepankan independensi, integritas, dan profesionalitas dalam pelaksanaannya,” ujarnya..

Dengan bersinergi, tambah dia, diharapkan pemeriksaan dapat dilakukan secara komprehensif, sehingga hasil pemeriksaan dapat menilai capaian positif.

“Dengan itu dapat memberikan rekomendasi perbaikan secara menyeluruh dan lintas sektoral untuk pencapaian tujuan agenda pembangunan nasional,” katanya.