Transisi Energi, Tapi Bukan Transisi Keadilan
Oleh Pascual Semaun, SVD, Misionaris Indonesia bekerja di Paraguay, Amerika Latin
Narasi Resmi yang Menutup Realitas Warga
Pemerintah dan perusahaan sering mengklaim bahwa proyek panas bumi telah
melalui kajian ilmiah, disertai dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
yang lengkap, serta mendapatkan dukungan dari masyarakat. Namun masyarakat yang hidup
di sekitar wilayah proyek mengetahui bahwa klaim tersebut tidak mencerminkan kenyataan
di lapangan.
Tim teknis hanya datang dalam waktu singkat, tidak tinggal bersama warga, dan
laporan yang dihasilkan tidak menggambarkan penderitaan dan kerusakan nyata yang
dialami komunitas lokal.
Padahal, AMDAL seharusnya menjadi instrumen perlindungan lingkungan dan
sosial, bukan sekadar formalitas administratif yang mengabaikan suara masyarakat
terdampak. Ketika proses konsultasi tidak dilakukan secara mendalam, AMDAL kehilangan
fungsinya sebagai alat pencegahan dan pengendalian risiko.
Lebih dari itu, implementasi proyek dijalankan dengan pendekatan koersif: warga
dikriminalisasi, diintimidasi, dipecah belah, dan bahkan dicap sebagai anti-pembangunan. Ini
bukan dialog demokratis, melainkan tindakan represif yang bertentangan dengan prinsip
Free, Prior, and Informed Consent (FPIC).