Sekjen PDIP Sebut Ganjar Dilapor ke KPK karena Ajukan Hak Angket

Pemilu tahun 1971 lalu, Hasto menjelaskan, sebagai pemilu dengan kecurangan yang sifatnya masif oleh ABRI.

Sementara pada Pemilu 2009 lalu ada yang menggunakan instrumen bansos untuk kepentingan elektoral.

“Nah, jadi ini merupakan suatu perpaduan sempurna Pemilu 2024 perpaduan sempurna antara apa yang terjadi di tahun 1971 ditambahkan dengan yang terjadi di tahun 2009,” katanya.

“Pada 2009 dulu Pak JK sebagai ketua umum Golkar sama PDI sama-sama jadi korbannya,” sambung Hasto.

Bahkan, Hasto mengklaim ada 54 persen kepala daerah dari PDIP saat ini yang ‘ditekan’ jelang pemilu.

“Itu digencet semuanya caranya bagaimana kepala dinasnya dipanggil dulu yang kontra dengan kepala daerah,” katanya.

“Kemudian dilakukan pemetaan atas persoalan-persoalan hukum yang dihadapi kepala daerah lalu terjadi kan sebagai instrumen untuk menekan,” imbuh Hasto.

Diketahui, Ganjar dilaporkan ke KPK oleh Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso terkait penerimaan aliran duit dari BPD Jateng (Bank Jateng).

Laporan terkait dugaan korupsi berupa gratifikasi, suap, atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan mantan Direktur Utama Bank BPD Jateng (Bank Jateng) periode 2014-2023 Supriyatno.