PPKM Darurat Se-Jawa-Bali Belum Seragam, 20 TKA Asal China Masuk Via Makasar, dan Indonesia Perlu Perbaiki Sistem Sertifikasi Halal Berstandar Internasional

4). Keharusan pelayanan publik tetap terus berjalan di tengah melonjaknya kasus Covid-19 dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat/PPKM Darurat, respon Ketua MPR:

A). Meminta pemerintah tetap memperhatikan kesehatan petugas pelayan publik yang tengah bertugas dan memberikan insentif khusus kepada pelayan publik yang diharuskan masih bekerja di tengah pandemi covid-19, seperti memberikan berbagai jenis vitamin yang berguna untuk menambah kekuatan daya tahan tubuh.

B). Meminta pemerintah memastikan pelayanan publik di sektor tertentu tidak serta merta langsung melakukan sistem digitalisasi pelayanan publik, namun terlebih dahulu mempersiapkan sistem yang memadai dan sosialisasi yang baik kepada masyarakat terhadap digitalisasi pelayanan publik di berbagai sektor, sehingga tidak terjadi digitalisasi yang terkesan dadakan yang dapat memicu kebingungan masyarakat.

C). Meminta pemerintah memastikan penerapan protokol kesehatan/prokes sesuai yang ditetapkan pemerintah di berbagai tempat pelayanan publik, seperti memakai dua masker (masker kesehatan dan masker kain), disamping pembatasan jumlah pengunjung, jam operasional, hingga ketersediaan handsanitizer dan kelengkapan pendukung prokes lainnya.