Politik Saling Sandera : Kaburnya Napi Narkoba di Lapas Tangerang dan Dugaan Pungli di Rutan Medaeng

Seharusnya penegakan Hukum harus berlandaskan pada equality before the law. Ketika kaburnya Napi di Lapas Madiun tim Kementerian Hukum Ham bergerak cepat dengan menonaktifkan pejabat yang terlibat.

Ketegasan tersebut tidak terjadi di Lapas Tangerang dan Rutan Medaeng, seolah ada perlakuan khusus terhadap kejadian tersebut. Hampir 2 minggu lebih Kementerian Hukum dan Ham tak mampu bertindak, seolah tersandera berbagai kepentingan didalamnya. Kalaupun ada, toh tak akan menyelesaikan akar persoalan dari kejahatan tersebut.

Penegakan hukum hanya bersifat simbolis tanpa menyentuh aktor intelektualnya yang berada di balik kejahatan itu. Kadang ada upaya dari kekuatan besar seolah melakukan penegakan hukum tapi yang terjadi justru melakukan perlindungan kepada para pejabat yang terlibat dengan modus membuat pelampung “mutasi”, tulisnya.

Dalam siaran persnya itu, Gigih Guntoro mengharapkan, jika kehidupan di dalam Lapas mau berubah maka orientasi penegakan hukum harus berubah. Ini sejalan dengan komitmen Menteri Hukum dan Ham yang Akan mencopot dua level pejabat diatasnya jika terlibat dalam praktek kejahatan. Komitmen Menteri Hukum dan Ham ini sepertinya jalan ditempat dan ataupun tak bisa dieksekusi karena memang ada saling sandera kepentingan.