Koperasi Merah Putih di NTT: Peluang atau Ancaman bagi BUMDes?
Oleh Nurdin (Pemerhati UMKM dan Mahasiswa Magister Manajemen)
NUSA Tenggara Timur (NTT) resmi menjadi provinsi pertama yang meluncurkan Koperasi Merah Putih (KMP), tepatnya Koperasi Merah Putih Kelautan dan Perikanan Oeba (Lintasntt.com,2025).
Gubernur NTT, Melkiades Laka Lena, menyatakan bahwa KMP ini akan menjadi solusi untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan masyarakat desa. Namun, di balik optimisme tersebut, muncul pertanyaan kritis: “bagaimana nasib BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi desa? Apakah kehadiran KMP akan menjadi peluang kolaborasi atau justru ancaman bagi keberlangsungan BUMDes?”
KMP dan Janji Kesejahteraan
Gubernur Melki Laka Lena menjelaskan bahwa KMP Kelautan dan Perikanan Oeba akan membantu nelayan dalam menyimpan, mengolah, dan memasarkan hasil tangkapan dengan harga yang menguntungkan. Selain itu, KMP juga diharapkan dapat memperpendek rantai pasok, melancarkan distribusi barang dan jasa, serta menjadi stabilisator inflasi.
Pemerintah bahkan telah menyiapkan dana sebesar Rp5 miliar untuk mendukung operasional KMP, termasuk produksi, pengolahan, dan pemasaran. Namun, pertanyaannya: “apakah dana ini berasal dari anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk BUMDes?”