Komisi VIII DPR: Perlu Perubahan Regulasi Umrah ‘Backpacker’

Pemerintah, tegasnya, harus memfasilitasi dengan membuka seluruh opsi penyelenggaraan, termasuk keberangkatan mandiri (backpacker).

“Dengan tetap memaksimalkan kewajiban negara melindungi warganya. Apalagi opsi umrah mandiri ini dibuka lebar oleh pihak Arab Saudi,” pungkasnya.