Kominfo-KPK Jalin Perjanjian Kerja Sama untuk Integrasikan Aduan Tipikor
“Ada amanat untuk setiap kementerian yang telah memiliki aplikasi WBS agar mengintegrasikan dengan aplikasi WBS Tipikor KPK,” tegasnya.
Implementasi WBS Kemkominfo mengacu pada Pedoman Menkominfo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dan Penanganan Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) yang memfasilitasi pengaduan dari orang dalam/internal Kemkominfo melalui aplikasi berbasis website (wbs.kominfo.go.id).
“Karena kita sadari juga bahwa dengan adanya aplikasi yang terintegrasi ini diharapkan tingkat efektivitas dari penanganan pengaduan-pengaduan baik oleh internal maupun eksternal dipandang bisa lebih efektif,” tutur Irjan Kementerian Kominfo.
Deputi Bidang Informasi dan Data KPK, Mochamad Hadiyana mengapresiasi Kementerian Kominfo yang telah menginisiasi penandatangan PKS. Menurutnya, pemberantasan korupsi baik melalui pencegahan maupun penindakan pidana tidak bisa dilakukan sendiri oleh KPK.
“KPK memerlukan peran serta dari seluruh elemen bangsa. Termasuk juga partisipasi atau peran serta dari instansi-instansi pemerintahan pusat maupun daerah, di provinsi, kabupaten dan kota serta masyarakat Indonesia secara umum,” jelasnya.
Sejak tahun 2020, KPK mencoba menjajaki pengintegrasian WBS yang ada di KPK dengan WBS yang ada di berbagai instansi yang bertujuan untuk mengefisienkan pemrosesan atau pun penanganan pengaduan.
“Karena kalau surat menyurat tentu akan memakan waktu yang lebih banyak. Untuk itulah maka pada tahun 2020 kami mencoba untuk melakukan kerja sama dengan berbagai instansi. Sampai saat ini sudah ada 18 Kementerian yang bekerja sama dengan kami untuk menangani pengaduan. Ada dua lembaga non Kementerian, 7 Pemerintah Provinsi, 29 BUMN dan juga 2 BUMD yang telah melakukan penanda tanganan perjanjian kerja sama WBS terpadu dengan KPK,” tuturnya.
Acara tersebut ditutup dengan penandatanganan kerja sama yang dilakukan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika, Doddy Setiadi dan Deputi Bidang Informasi dan Data KPK, Mochamad Hadiyana.*(Edit. Pb-7/Biro Humas Kementerian Kominfo)