Jaksa dan Inspektorat NTT Respons Positif Aspirasi Aktivis HAM Terkait Dugaan Korupsi Dana BTT, Aksi Pendudukan Halaman Kantor Kejari Sikka Dihentikan Semetara
Laporan Wall Abulat (Wartawan Pojokbebas.com)
Media ini mencatat, Tim Jejaringan HAM yang melakukan aksi demo di Kantor Kejari Maumere, Senin (30/1/2023) terdiri dari JPIC SVD, JPIC SSpS, KPKC Keuskupan Maumere, Matridis Keuskupan Maumere, BEM IFTK Ledalero, LBK Kabor, BaPikir, Forkoma, Susteran Fransiskan, dan Divisi Perempuan TRUK.
Koordinator Jejaringan HAM Sikka Siflan Angi dan beberapa orator di antaranya Falentinus Pogon dalam orasinya pada Senin antara lain meminta keseriusan aparat penegak hukum untuk menuntaskan proses hukum kasus dugaan korupsi BTT, termasuk untuk segera menetapkan tersangkanya.
Para orator saat itu juga mendesak Kajari Maumere Fatoni Hatam untuk keluar dari ruangan dan berdialog dengan aktivis HAM.
“Kami minta Kajari Sikka keluar dan berdialog dengan kami di halaman ini, tidak di ruangan kerja,” pinta Siflan.
Dalam sesi dialog, juru bicara aktivis menyoroti penanganan kasus BTT yang belum ada kejelasan proses hukumnya, termasuk belum ada tersangkanya, meskipun tim Audit Inspektorat Propinsi NTT sudah 4 bulan melakukan Perhitungan Kerugian Negara (PKN) terkait dugaan korupsi belanja tidak terduga (BTT) TA 2021 di Kantor BPBD Sikka.