Hasil Audit BPK Kerap Dijadikan Alat untuk Peras Kepala Daerah, BPK Bakal Selektif Beri Laporan Hasil Auditnya

“Berkali-kali kami sudah mendapatkan komplain dari beberapa pihak karena hasil pemeriksaan itu digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, misalnya memeras kepala daerah segala macam,” kata Achsanul.

Padahal, kata dia, pihak-pihak tak bertanggung jawab tersebut tidak mengetahui substansi dari laporan pemeriksaan yang dikeluarkan oleh BPK. Achsanul mengatakan bahwa BPK kini lebih memilih untuk menyampaikan laporan mereka kepada DPR melalui berkas dalam bentuk hardcopy dan softcopy.

“Kami tidak melayani satu per satu permintaan rakyat karena akan kerepotan bagi kami apabila semua perorangan datang ke BPK meminta laporan,” katanya.

Dengan memberikan kepada DPR, lanjut dia, masyarakat yang ingin memperoleh laporan BPK bisa langsung menghubungi para wakil mereka di parlemen.

“Siapa pun yang berkepentingan sebenarnya terhadap pemeriksaan BPK, wakilnya sudah memiliki. Wakil rakyat bapak ibu semua sudah memiliki ada di DPR,” ujar Achsanul.

Namun, Achsanul mengakui masih terdapat sejumlah masyarakat yang masih datang langsung kepada BPK untuk meminta laporan tersebut. Terhadap hal yang demikian, dia mengatakan bahwa pihaknya masih tetap memberikan pelayanan dengan lebih selektif dan berhati-hati.

BACA JUGA:
Bupati dan Wabup Belu Terkait Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kecamatan: Camat Wajib Pantau Warga yang Isoman  
Berita Terkait
Tinggalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan ditampilkan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More