Harga Migor di Pasar Belum Stabil, BEM-Nus Pertanyakan Dana Rp7,6 Triliun yang Dikelola BPDPKS

Menurut BEM-Nus, solusi yang diberikan pemerintah saat ini tidak menyelesaikan masalah. Karena faktanya, pemberlakuan kebijakan satu harga yang diterapkan sejak 1 Februari tidak memberikan hasil yang efektif. Harga tetap saja melamgung tinggi. Baca juga: Jokowi Akan Cabut Ijin Usaha Perusahaan Yang Melanggar Ketentuan Ini

Harga Migor di Pasar Belum Stabil, BEM-Nus Pertanyakan Dana Rp7,6 Triliun yang Dikelola BPDPKS
BEM-Nus Pertanyakan Dana Rp7,6 Triliun yang Dikelola BPDPKS |Foto isitmewa

 

“Sampai kapan solusi jangka pendek ini akan bertahan. Pemerintahpun tak bisa memberikan kepastian kepada masyarakat. Tampak begitu tidak berdayanya pemerintah di hadapan para kartel minyak goreng ini. Berbagai paket kebijakan diluncurkan, operasi pasar yang tidak tepat sasaran, subsidi yang cukup besarpun tak kunjung membuat harga minyak goreng stabil, dan berujung pada kelangkaan,” beber Eko.

Eko menegaskan, Bem Nusantara di seluruh Indonesia akan konsisten melakukan survei pasar. Jika didapati harga yang masih melambung dengan skema subsidi Rp7,6 triliun yang tidak tanggung-tanggung, pihaknya akan turun ke jalan. Baca juga: Mendorong Transformasi Kopma, Pemerintah Dan Kopindo Gelar Pelatihan Dan Inkubasi Bisnis Mahasiswa

BACA JUGA:
Bulog akan menyerap Panen Padi Petani, Tidak Ada Impor Beras
Berita Terkait
Tinggalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan ditampilkan.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More