Oleh karena itu, disebut doktrin partai politik yang dikenal dengan nama “Katolik” dalam wacana publik, namun dalam kombinasi dengan beberapa prinsip yang tidak spesifik sifatnya, yang dengan mudah dapat ditemukan dalam kosa kata budaya Jawa sebagaimana juga di dalam buku-buku manajemen. Karena itu juga, dengan mudah dapat dipahami bahwa sesudah partai yang bernama “Katolik” itu bergabung dengan partai-partai lain, orang-orang Katolik cukup apatis dalam hal memiliki partai politik yang didasarkan pada agama. Bagaimanapun, jika Gereja Katolik ingin menemukan beberapa pola berkaitan dengan urusan-urusan sosial, ia harus menjadikan dirinya sebuah kongregasi atau komunitas yang hidup dalam citarasanya yang sejati (sepenuhnya),
bukannya menjadi pertemuan ritual belaka.
Dalam hal ini, sekali lagi, Kelompok Basis Gerejani, yang dapat memutuskan garis-garis pemisah di antara para anggotanya, serta di antara Gereja Katolik dan pemeluk-pemeluk agama lain, merupakan pola yang cocok dengan maksud ini. Lebih dari itu, menjadi “kelompok kecil” atau “minoritas”, rasanya mustahil jika Gereja Katolik di Indonesia memilih politik sebagai bidang/lapangan pengabdiannya bagi Negara dan Bangsa. Hal ini disebabkan karena dalam prosedur demokratis yang harus konsisten dengan prinsip “satu orang – satu suara”, maka tentu saja orang-orang Katolik Indonesia akan selalu berakhir sebagai partai politik yang tidak diperhitungkan, di mana suara mereka hampir tidak terdengar di tengah-tengah gegap-gempitanya persaingan kepentingan-kepentingan politik jangka pendek. (BERSAMBUNG: …2.2. Prioritas Gereja Lokal)