
Berkaca pada Ambruknya Jembatan Oje Ubi Kecil Kecamatan Palue Kabupaten Sikka
Oleh Dionisius Ngeta (Warga Kelurahan Wuring, Alok Barat, Sikka)
Roda pemerintah yang dijalankan hendaknya jauh dari manipulasi, anti dengan korupsi, kolusi dan nepotisme serta mampu menciptakan keadilan dan kebenaran dengan memberikan apa yang menjadi hak masyarakat. Dengan demikian pemerintah yang maju secara fisik dan bermartabat secara mental dan kepribadian dapat tercipta.
Karena itu konsistensi sikap dibutuhkan dari seorang pemimpin terutama dalam penegakkan hukum, kebenaran dan keadilan agar kesejahteraan bisa tercipta. Jaminan terciptanya kebenaran, kesamaan di depan hukum dan keadilan bagi masyarakat terutama dalam penyelenggaraan pemerintah dan setiap pembangunan bagi kepentingan masyarakat adalah tanggungjawab pemerintah dan mandat yang diberikan masyarakat. Mendapatkan pemerintahan yang bersih tanpa korupsi, kolusi, nepotisme dan mendapatkan hasil yang maksimal dan berkualitas berbagai pembangunan tanpa manipulasi adalah hak warga masyarakat.
Tanggung-jawab Pemerintah
Responsibilitas atau pertanggungjawaban atas setiap masalah sebagai akibat dari penyelewengan dan atau kesalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah tanggung jawab pemerintah. Penegakan keadilan, hukum dan kebenaran mestinya menjadi spirit yang menggerakan seluruh perputaran roda pemerintah. Masyarakat butuh pemerintah yang tegas tanpa kompromi dan tidak main mata berhadapan dengan ketidakadilan dan manipulasi dalam berbagai bentuk pembangunan bagi kepentingan masyarakat, seperti pembangunan jembatan.
