Foto 1 : Menteri Desa PDTT, Dr. (HC) H.A.Halim Iskandar, M.Pd & Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi, SE saat acara peresmian sarpras pendukung pengembangan wisata TA 2021 di destinasi wisata air panas "Wae Lua" Desa wisata Wae Lolos, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat, Flores, NTT, Senin (6/12/2021). Foto : Robert Perkasa

Alihfungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Segera Dihentikan (2/Habis)

Diperbarui 1 Mei 2022

Pasal 28 PP tersebut menegaskan bahwa lahan yang dapat ditetapkan jadi LCPPB harus memenuhi persyaratan sbb : di dalam KPPB dan di luar KPPB.

Alihfungsi Lahan Dilarang

Pasal 44 UU Nomor 41 Tahun 2009 (ayat 1) menegaskan ; lahan yang sudah ditetapkan sebagai LPPB dilindungi dan dilarang dialihfungsikan.

(Ayat 2) Dalam hal untuk kepentingan umum, LPPB sebagaimana dimaksud pada (ayat 1) dapat dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(Ayat 3) Pemgalihfungsian lahan yang sudah ditetapkan sebagai LPPB untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada (ayat 2) hanya dapat dilakukan dengan syarat ; (a) dilakukan kajian kelayakan strategis, (b) disusun rencana alihfungsi lahan, (c) dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik, dan (d) disediakan lahan pengganti terhadap LPPB yang dialihfungsikan.
Pembebasan kepemilikan hak atas tanah yang dialihfungsikan sebagaimana dimaksud pada (ayat 3 huruf c) dilakukan dengan pemberian ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.