Foto 1 : Menteri Desa PDTT, Dr. (HC) H.A.Halim Iskandar, M.Pd & Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi, SE saat acara peresmian sarpras pendukung pengembangan wisata TA 2021 di destinasi wisata air panas "Wae Lua" Desa wisata Wae Lolos, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat, Flores, NTT, Senin (6/12/2021). Foto : Robert Perkasa

Alihfungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Segera Dihentikan (2/Habis)

Diperbarui 1 Mei 2022

Tahapan pelaksanaan kegiatan melakukan grounchek ke seluruh lokasi LPPB sesuai Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 686/SK-PG.03.03/XII/2019 Tanggal 17 Desember 2019 Tentang Penetapan Luas Lahan Baku Sawah Nasional Tahun 2019.

Tahapan pelaksanaan

Melakukan sosialisasi perlindungan LPPB kepada pemegang Kebijakan Daerah. Melaksanakan bimtek pemetaan dan kebijakan LPPB dalam rangka kegiatan Rekomendasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (RP-LP2B). Membentuk Pokja LPPB yang beranggotakan instansi terkait. Sosialisasi kegiatan RP-LP2B TA 2022 kepada Pokja dan Penyuluh. Melaksanakan bioteknologi dasar pemetaan/ArcGis tingkat Kabupaten. Membentuk tim pemetaan dengan beranggotakan internal Dinas Pertanian. Melaksanakan pelatihan pengecekan lapangan dan pengumpulan atribut pelengkap Lahan Baku Sawah (LBS) kepada Penyuluh. Melaksanakan kegiatan RP-LP2B. Menyusun peta update LBS yang telah dilengkapi atribut Indeks Pertanaman (IP), produktivitas, kondisi dan status irigasi, Jalan Usaha Tani (JUT) dan sumber air. Menyusun peta usulan LPPB termasuk KPPB dan/atau LCPPB dan mengusulkan untuk ditetapkan melalui SK/Perbub. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan RP-LP2B. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan RP-LP2B Rencana penetapan KPPB, LPPB, LCPPB.