Wacana Pemekaran Daerah Otonomi Baru di Papua Memantik Pro Kontra

“Luasnya wilayah dan lemahnya koordinasi di Papua membuat kontrol pemerintah sangat lemah. Tidak mungkin satu wilayah yang luasnya hampir sama dengan satu negara menjadi tanggung jawab gubernur atau bupati saja,” ungkap Wabup Asmat Papua.

Wabup Thomas yang juga sebagai Ketua Tim Pemekaran Papua Selatan menyebutkan bahwa selama 20 tahun otonomi khusus, sudah lebih dari Rp97 triliun untuk pembangunan di Papua. Akan tetapi, dana dana sebesar itu nyaris tidak berdampak. “Hal ini karena luasnya wilayah Papua dengan geografis yang sulit. Wajar kalau daerah-daerah menuntut adanya pemekaran sebagai solusi ketidakefisienan,” tandasnya.

Lain Wabup, lain Pastor Alexandro Rangga, OFM, dari Sekretariat Keadilan Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan Fransiskan Papua (SKPKC). Menurut imam Fransiska itu, pemekaran DOB terkesan terlalu tergesa-gesa jika dilakukan tanpa menyelesaikan akar masalah yang ada di Papua. Karena itu Pastor Rangga mempertanyakan kemendesakan pemerintah untuk segera dilakukan DOB di Papua.