Vaksin dan Ketidakpastian Regulasi
Oleh: Yulianus Soni Kurniawan (Yon), Advokat Muda dan Konsultan Hukum
Dari berbagai bentuk mitigasi resiko pemerintah menetapkan Pembatasan Sosial Skala Besar melalui terbitnya Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.
Pasa 6 ayat (1) menyebutkan PSBB diusulkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota kepada Menteri Kesehatan. Selanjutnya Menteri Kesehatan setelah mendapatkan pertimbangan dari Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) (Vide pasal 6 ayat (2).
Peraturan turunan dari Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, Menteri Kesehatan telah menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2020 tentang Pedomaan PSBB dalam rangka percepatan penangan covid-19.
Pasal 13 ayat (1) menyebutkan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar meliputi:
- peliburan sekolah dan tempat kerja;
- pembatasan kegiatan keagamaan;
- pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
- pembatasan kegiatan sosial dan budaya;
- pembatasan moda transportasi; dan
- pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan.
Berdasarkan langkah kongkret yang disebutkan di atas, Pemerintah tidak menyebutkan vaksin sebagai langkah kongkret/mitigasi resiko. Selain itu, dari pasal-pasal diatas, dapat diketahui bahwa masalah kedaruratan kesehatan terikat pada locus dan tempus (waktu dan tempat) yang kategorinya ditetapkan pemerintah. Artinya, tidak semua wilayah di Indonesia masuk kategori keadaan darurat karena hanya pemerintah yang berhak menyebutkan darurat. Kongkret dari keadaan darurat adalah penetapan PSBB bukan vaksin. Hal ini manjadi hambatan karena tidak sejalan antara aturan dan pelaksanaan aturan.