Sosialisasi Stranas Bisnis dan HAM di Indonesia Harus Masif

Dengan kesadaran yang tinggi, pendekatan holistik, dan komitmen bersama, menurut dia, Indonesia dapat menciptakan lingkungan bisnis yang adil, berkelanjutan, dan menghormati Hak Asasi Manusia.

Perlu Harmonisasi Payung Hukum

Sementara itu, Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Kerah Biru – Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Kerah Biru – SPSI), Royanto Purba menilai perlu adanya payung hukum dalam engimplementasikan Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia (Stranas BHAM).

Dia menilai Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia (Stranas BHAM) merupakan kemajuan signifikan dalam perlindungan hak pekerja.

Meski demikiam, dia mengakui adanya tantangan dalam implementasinya, termasuk perihal harmonisasi antara payung hukum, pelaksanaan hingga pengawasannya.

“Harus ada payung hukum serta kepatuhan terhadap hukum tersebut. Peraturan ini bagus, tetapi yang paling penting adalah implementasi dan pengawasannya,” ujar Royanto dalam diskusi tersebut.

Meskipun Perpres 60/2023 telah diterbitkan, lanjut Royanto, masih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam implementasinya.