Soal Rencana Kenaikan Tarif Masuk TNK Mulai 1 Agustus, Pemerhati Wisata Heribertus Baben Pertanyakan Dasar Hukumnya

Guna mencegah terjadinya potensi KKN dan konflik kepentingan, Herry berharap peran aktif DPRD Provinsi NTT sebagai mitra Pemprov dalam mengeluarkan kebijakan dan regulasi. Hery meminta DPRD NTT, khususnya yang membawahi bidang Lingkungan dan Pariwisata serta 10 anggota DPRD yang mewakili Manggarai Raya untuk bersuara kritis dan melakukan pengawalan terhadap berbagai langkah/kebijakan yang diambil Pemprov NTT terkait pengelolaan TNK.

Hery juga menyatakan dukungannya pada upaya pemerintah untuk meningkatkan PAD, termasuk memberikan layanan premium di lokasi TNK yang sudah berstatus UNESCO World Heritage Site. Namun, penerapan tarif premium harus berbasis kajian yang realistis, terukur, dan transparan. Obyek tarif pun harus jelas agak tidak terkesan membebani warga masyarakat yang hendak berwisata ke lokasi tersebut. (*)