Oleh karena itu, partai-partai politik koalisi, sekurang-kurangnya dalam ruang belakang sikap politik mereka, akan berusaha mencegah banyaknya partai politik yang bergabung dalam pemerintahan.
Meskipun pada ruang depan, mereka akan mengatakan bahwa jatah menteri adalah hak prerogative presiden.
Tetapi pada ruang belakang, sikap politik mereka jelas yaitu tidak terbuka menyambut partai politik baru dalam koalisi.
Sikap partai politik koalisi semacam itu, secara pragmatis bisa dipahami. Mereka telah berjuang dengan keras selama kontestasi Pilpres berlangsung.
Mereka tidak hanya mengeluarkan biaya yang besar, tetapi juga berseteru dengan partai-partai politik yang berseberangan pilihan.
Saking kencangnya seteru itu, bahkan ada yang hampir baku jotos. Setelah kontestasi selesai, apakah mereka yang berseberangan itu disambut dengan terbuka di atas karpet merah?
Rasanya sulit untuk membayangkan penyambutan itu terjadi dengan sikap yang lapang dada.
Salah satu partai yang secara terbuka menyampaikan sinyal penolakan itu adalah partai Demokrat.