Sensitivitas DPRD Menanggapi Suara Kritis Mewujudkan Bonum Communae
Dr. Yonas Klemens Gregorius Dori Gobang, S.Fil., M.A*
Keterbukaan komunikasi politik mengacu pada transparansi dan aksesibilitas dalam komunikasi antara DPRD dan rakyat. Hal ini tentunya melibatkan penyediaan informasi yang jelas, terbuka untuk umpan balik, dan kemampuan memberikan tanggapan konstruktif.
DPRD perlu memastikan bahwa informasi terkait kegiatan mereka, kebijakan yang sedang dibahas, dan proses pengambilan keputusan dapat diakses dengan mudah oleh rakyat. Hal ini dapat dilakukan melalui website resmi, pertemuan terbuka, atau penyediaan saluran komunikasi yang efektif.
Keterbukaan komunikasi politik juga melibatkan upaya aktif untuk mendorong partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan. DPRD dapat mengadakan forum-forum publik, konsultasi dengan komunitas, atau mengajak rakyat untuk memberikan masukan melalui mekanisme yang ada.
Dampak keterbukaan komunikasi politik terhadap sensitivitas DPRD terhadap kritik. Dengan membangun keterbukaan komunikasi politik, DPRD dapat menguatkan saluran komunikasi antara mereka dan rakyat. Ini memungkinkan kritik dan masukan dari rakyat untuk mudah disampaikan kepada DPRD, sehingga meningkatkan sensitivitas mereka terhadap kebutuhan dan aspirasi rakyat.