Sementara menurut Data BPS Manggarai (2017), tingkat pengangguran mencapai 4,09 % (Perempuan, 4,88%; Laki-Laki, 3,51%). Salah satu dampak turunan dari pengangguran adalah tingginya kriminalitas. Indeks kriminalitas di Manggarai mengalami peningkatan 5-7% setiap tahunnya (Tapung, 2018).
Dari sosio-politik, Manggarai adalah salah satu dari 270 propinsi/kabupaten/kota yang akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah langsung di 9 Desember 2020.
Angka partisipasi pemilih yang cukup tinggi, yakni sebesar 75 poin (2018), ternyata tidak tegak lurus dengan data Bawaslu 2020, di mana Manggarai merupakan salah satu dari 9 kabupaten di Indonesia dengan Indeks Kerawanan Pilkada dengan kategori tinggi di level 57.21 poin; serta tidak berkorelasi positif dengan indeks demokrasi yang masih rendah secara nasional, yakni sebesar 72,39 poin.
Hal ini bisa dimaklumi karena beberapa hal, yakni: pertama, politik identitas dan primordial masih mengental dalam hajatan demokrasi lokal, mengalahkan politik berbasis gagasan. Tentu kondisi ini tidak bisa disalahakan, karena tidak sedikit masyarakat Manggarai memiliki preferensi pilihan politik yang emosional dan tradisional.
Ini mestinya menjadi bacaan wajib calon pemimpin, tim sukses dan rakyat Manggarai. Membangun kembali kedaultan Manggarai dalam seluruh sektor kehidupan. Kita butuh pemimpin yg bekerja berbasis data dan punya komitmen yg besar utk perubahan. Dirgahayu RI ke75.