Sekda Mabar: Publik dan Pemerintah Sangat Mengharapkan Transparansi dalam Zona Nilai Tanah

Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat memberi arahan bahwa aplikasi ini harus dilaksanakan untuk mempermudah dan mengakomodasi perubahan yang lebih baik dalam tata cara pengidentifikasian subyek dan obyek tanah sesuai arahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi RI yang melakukan kunjungan kerja di Labuan Bajo baru-baru ini.

Disampaikan pula bahwa publik dan pemerintah sangat mengharapkan transparansi dalam Zona Nilai Tanah dalam peningkatan pendapatan dari sektor BPHTB di Kabupaten Manggarai Barat.

Pinto menambahkan bahwa aplikasi yang digunakan sama dengan aplikasi yang digunakan oleh Bank NTT untuk PBB-P2 dan BPHTB di Kabupaten ini, sehingga kesamaan Vendor dalam pengoperasian aplikasi tersebut akan bersinergi secara baik dalam hal pengoptimalisasian Operasional BPHTB dan PBB-P2 sebagai contoh Subjek Pajak akan lebih mudah dalam pengurusan balik nama atau pengalihan kepemilikan karna aplikasi tersebut akan sangat membantu dalam pemutakhiran perubahan subyek dan obyek pajak ke depan. *(Pb-7 / Sumber Berita: @prokopim Manggarai Barat)