Sekali Lagi Tentang Tambang di Flores / Manggarai Timur

Dalam urutan pekerjaaan tambang yang benar, mesti ada Rencana Reklamasi pasca eksplorasi untuk mendapatkan ijin Eksplorasi, dimana perusahaan harus menyampaikan rencana pemboran di titik titik bor dalam fase eksplorasi, juga menyampaikan rencana bukaan area yang akan dibor serta yang dibutuhkan untuk mobilisasi peralatan bor, serta rencana reklamasi atas wilayah bukaan demi kepentingan eksplorasi. Perhatikan kata kunci Rencana Reklamasi pasca Eksplorasi. Di tambang tambang di NTT, sepertinya tidak ada langkah langkah ini.

Juga, untuk memperoleh IUP Operasi Produksi, bukan hanya rekomen Gubernur dan ijin lingkungan dari KLHK namun juga Rencana Penutupan Tambang (RPT) yang harus disubmit dan disetujui oleh ESDM bersama KLHK. Disini, foto foto rona awal wilayah dan desain rona akhir dalam dokumen RPT harus jelas dengan jaminan pendanaan yang jelas. Untuk rencana Reklamasi pasca Eksplorasi, perusahaan harus memasukan cash deposito dana yang akan digunakan bagi kepentingan reklamasi. Sementara untuk RPT, perusahaan juga harus membuka Bank Garansi yang diisi setiap lima tahun sejak dikeluarkannya IUP Operasi Produksi. Ini semua untuk menjamin dilakukannya baik reklamasi pasca eksplorasi maupun realisasi dari RPT sesuai dokumen yang disubmit. (Notes: Bahkan, jika wilayah Tambang ada di kawasan Hutan, dimana Perusahaan Harus memperoleh Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan ( jadi owner dari lahan adalah Negara, yang Meminjam Pakaikan ke Perusahaan Tambang selama fase operasi produksi), perusahaan harus melakukan Rehabilitas Daerah Aliran Sungai yang merupakan Lahan Kritis, seluas 110 % dari luas daerah Tambangnya yang diberikan IPPKH oleh Negara.)