Raih Banyak Prestasi, Jenderal BHD Kembali Dipercaya Jadi Ketum PP Polri

“Penyelenggaraan Munas harus objektif, transparan, independen, terbebas dari keinginan pihak luar, dan akuntabel serta mematuhi protokol kesehatan. Dengan demikian, seluruh produk Munas legitimate. Untuk itu, sosialisasi sudah dilakukan kepada 31 PP Polri daerah, pengurus pusat PP Polri, paguyuban purnawirawan Polri, Dewan Pertimbangan dan Dewan Penasehat serta Kapolri selaku Pembina PP Polri,” kata Bambang Hendarso Danuri.

Sidang Munas dipimpin oleh Pimpinan Sidang Irjen Pol (Purn) Soenarko didampingi Irjen Pol (Purn) Edward Aritonang serta perwakilan Ketua PP Polri Daerah Sumatera Utara dan Kalimantan Selatan ini. Empat target sasaran Munas 2021 ialah pertanggung jawaban ketua umum PP Polri periode 2016-2021, penyempurnaan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PP Polri, penyempurnaan program umum PP Polri 2016-2021, serta pemilihan dan penetapan ketua umum PP Polri 2021-2026.

“Dalam Munas ini, dibahas berbagai keputusan strategis terkait dengan penyempurnaan AD/ART, perampingan struktur PP POLRI namun kaya fungsi, serta program-program peningkatan kesejahteraan Purnawirawan POLRI melalui kegiatan kewirausahaan,” papar Jenderal (Purn) BHD dalam sambutan Pembukaan Munas dengan tema “Melalui Musyawarah Nasional V Pp. Polri Tahun 2021, Persatuan Keluarga Besar Purnawirawan Polri, Komitmen Dan Konsisten Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Anggota Serta Menjaga Tetap Tegaknya Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia.”