Polemik Al Zaytun, SETARA Institute: Pemerintah Mesti Bertindak Komprehensif dan Adil

Diketahui, Ponpes Al Zaytun pimpinan Panji Gumilang itu kini ada dalam pusaran perhatian. Tim investigas bentukan Gubernur Jawa Barat sudah mendapatkan jawaban tertulis dari Panji Gumilang serta telah mengirimnya kepada Menkopolhukam RI Mahfud MD. Pemerintah, melalui Kemenkopolhukam telah melakukan Rapat Terbatas (Ratas) dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Sebelumnya, Kementerian Agama (Kemenag), melalui keterangan juru bicaranya, Anna Hasbie, mengatakan, Al Zaytun melakukan pelanggaran berat, menyebarkan paham keagamaan yang diduga sesat. Karena itu, nomor statistik dan tanda daftar pesantren, termasuk izin madrasah Al Zaytun terancam dibekukan.

Menurut HAlili, sudah cukup banyak pandangan dan kajian yang memberikan sinyalemen awal keterkaitan Al Zaytun dengan NII. Selain itu, eksistensi Al Zaytun yang kokoh hingga kini juga banyak dikaitkan oleh publik dengan ‘bekingan’ intelijen dan militer.

Studi Human Security dan Security Sector Reform SETARA Institute mencatat, pada Pemilu 2004 kendaraan TNI bergerak dan melakukan mobilisasi massa guna melakukan pencoblosan di Kompleks Ponpes Al Zaytun. Dalam konteks itu, investigasi yang komprehensif akan menjamin terpenuhinya hak publik untuk mengetahui dan mendapat kebenaran (right to know and to truth). Baca juga: Mahfud MD Dapat Info, Aliran Dana Korupsi BTS 4G BAKTI Kominfo Dinikmati Tiga Partai