Pilkada 2024; Momentum Melahirkan Pemimpin Lokal Yang Transformatif
Oleh Maria Elviani Jelita, Mahasiswi STIPAS St. Sirilus Ruteng
Hal ini mengindikasikan keuangan daerah harus dikelola dengan baik agar semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan daerah.
Konsekuensi logis dari pelaksanaan peraturan perundang-undangan adalah daerah diberikan kewenangan yang lebih besar dalam mengatur sumber dayanya termasuk (Lelan, 2019).
Efektivitas pengelolaan keuangan daerah adalah tercapainya tujuan pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan yang dilaksanakan pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan daerahnya (Lamusu, 2016).
Faktanya pengelolaan keuangan daerah pada Kabupaten Manggarai kurang efektif. Kurang efektifnya pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah pada Kabupaten Manggarai disebabkan karena mekanisme dalam pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan sehingga terdapat temuan adanya temuan kelebihan pembayaran pada belanja daerah yaitu belanja modal dan pegawai yang dimana hal diketahui dari audit/pemeriksaan yang dilakukan oleh badan pemeriksa keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten manggarai.