Penuhi Tuntutan Pastor dan Suster, Bupati Sikka Batalkan Mutasi Guru ASN, dan Proses Pergantian Kadis PKO

Romo pada kesempatan ini juga menegaskan bahwa sebelum melakukan aksi demo ini, pihak MPK  telah melewati tahapan konsolidasi dalam tiga pertemuan.

Pertama,  pertemuan pada Jumat, 24 Januari 2020 di Aula Frateran BHK Maumere bersama Plt. Kepala Dinas PKO yang dihadiri oleh Kabid GTK untuk menanggapi Surat Plt. Kadis PKO Kabupaten Sikka tanggal 6 Januari 2020, perihal: Pemberitahuan kepada para pengurus yayasan untuk menyiapkan tenaga guru memenuhi kebutuhan guru di masing-masing sekolah yang diangkat dengan SK Yayasan dan menjadi GTY.

Kami menerima baik pemberitahuan ini dan kami menanyakan kepada Kabid GTK yang hadir apa maksud dari surat pemberitahuan ini?, Jawabannya: “Akan ada penarikan guru ASN dari sekolah swasta untuk mengisi kekurangan guru di sekolah negeri.
Berdasarkan jawaban tersebut, kami membuat surat kepada Bapak Bupati Sikka untuk meminta pertemuan bersama membicarakan tentang hal ini.

Kedua, Pertemuan bersama MPK dengan Bupati Sikka, Bapak Uskup Maumere, Pejabat Sekda Sikka, Kepala Dinas PKO, Kepala BKD, dan Kabag Hukum pada hari Kamis, 13 Februari 2020 di Ruang Rapat Bupati Sikka. Pada saat itu MPK memyampaikan 8 rekomendasi, di antaranya: Pemerintah Daerah harus membantu sekolah swasta dalam distribusi tenaga pendidik (guru) untuk tingkat TK/PAUD, SD dan SMP dan kami dengan tegas menyatakan bahwa Dinas PKO tidak boleh menarik Guru ASN dari Sekolah Swasta dengan alasan mengisi kekurangan guru di sekolah negeri. Ada kesepakatan dan janji-janji Bapak Bupati yang menegaskan bahwa tidak ada penarikan guru ASN dari sekolah swasta. Kadis PKO diminta untuk tidak menarik guru ASN dari sekolah swasta. Tetapi Kadis PKO tetap melakukan penarikan.