Penerapan SIPD Senjata Baru Cegah Korupsi

Begitu juga dengan pengawasan di tiap tahapannya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban.

Pahala memberi contoh kasus lainnya, terjadi di Kabupaten Cirebon yang memiliki total ABPD Rp7 triliun.

Namun dari total anggaran tersebut, yang masuk dalam tagging pengentasan kemiskinan ekstrem hanya sekitar Rp115 miliar atau sebesar 1,62 persen dari total anggaran.

“Dengan fungsi pembinaan evaluasi dari Kemendagri, SIPD kalau sudah jalan penuh ini Rp115 miliar itu tidak bisa, terlalu sedikit,” katanya.

Baca juga: Komisi III DPR Dukung Kejaksaan Bongkar Dugaan Korupsi Nikel Ilegal

“Terlebih Kabupaten Cirebon ini termasuk salah satu daerah termiskin di Provinsi Jawa Barat,” tegasnya.

Pemda justru mencantumkan anggaran untuk honorarium, belanja alat kantor, bahkan belanja makan dan minum rapat.

“Bayangkan ini bukan untuk menginjeksi langsung ke orang miskin, tapi malah buat makan-minum rapat. Ke depan pasti tidak bisa yang seperti ini,” tegasnya.

Partisipasi Masyarakat

Tidak hanya itu saja, Pahala menambahkan, daerah juga dapat memanfaatkan SIPD untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran dan program daerah.