Pemkab dan DPRD Sikka Segera Lakukan Perubahan AD dan Akte Pendirian Yayasan Nusa Nipa

Menurut Undang Undang No. 16 tahun 2001 dan perubahannya No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, bahwa struktur Yayasan terdiri dari Pembina, Pengurus serta Pengawas. Oleh karena itu, atas dasar Pasal 76 (C) tersebut di atas karena Yayasan Nusa Nipa adalah milik Pemkab Sikka, maka tidak adanya larangan bagi Bupati Sikka sebagai Pembina Yayasan Nusa Nipa. Jika dikaitkan dengan Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Bupati tidak boleh jadi direksi PT tetapi dapat sebagai pemegang saham/ pesero diam ( sleeping partner). Alasan tidak terlibat langsung dalam mengurus perseroan terbatas tetapi hanya memantau perkembangan dan menerima devide ( sisa hasil usaha). Pertanyaan selanjutnya jika demikian apakah tidak dilarang Sekda dan DPRD Sikka menjadi Ketua Yayasan dan Pengawas Yayasan Nusa Nipa? Di dalam Undang Undang Pemerintah Daerah tidak ada satupun pasal yang melarang, maka artinya boleh.

Perubahan AD dan Akte Pendirian

DPRD Sikka di dalam pertemuan tanggal 10 Maret 2023 yang akan datang segera mengambil keputusan untuk melakukan perubahan anggaran daerah dengan membenahi dan memasukkan keterangan bahwa Yayasan Nusa Nipa dan Unipa adalah aset Pemkab Sikka serta melalui notaris dilakukan perubahan akte pendiriannya didirikan oleh Pemkab Sikka dengan Pembina Bupati Sikka, Pengurus dalam hal ini Ketua Yayasan Sekda serta Pengawas adalah DPRD Sikka. Pertanyaan selanjutnya, apakah Pemerintah daerah boleh menyelenggaran pendidikan diri?