Pemetaan Kebutuhan Pegawai Harus Sesuai Arah Strategis Pembangunan
Jakarta, Pojokbebas.com – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar Calon Aparatur Sipil Negara (CPNS) 2024 yang telah selesai dilaksanakan.
Menteri PANRB Rini Widyantini mengatakan, kementerian/lembaga dan pemda harus melakukan pemetaan kebutuhan pegawai sesuai dengan arah strategis pembangunan nasional dan daerah.
“Kemudian, melakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai dengan jumlah, kompetensi, dan beban pekerjaan pada unit kerja di lingkungan masing-masing,” kata Rini, dalam Rapat Evaluasi Seleksi Kompetensi Dasar CPNS Tahun Anggaran 2024 secara virtual, Rabu (13/11).
Selain itu, lanjut dia, pemda juga diharapkan melakukan pemetaan kebutuhan terhadap guru dan tenaga kesehatan guna mendukung program peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan sebagai layanan dasar pemerintah.
“Saya meminta kepada kementerian lembaga dan pemda untuk melakukan perencanaan anggaran guna memenuhi kebutuhan pembayaran gaji dan fasilitas ASN di lingkungan masing-masing,” tandasnya.
Selanjutnya, Menteri Rini juga mendorong peningkatan kualitas SDM melalui program pembelajaran terintegrasi maupun pembelajaran mandiri, serta mengutamakan SDM digital guna mendorong pengelolaan digitalisasi dalam SDM Aparatur.
“Untuk formasi ASN Tahun Anggaran 2024 merupakan formasi paling besar selama 10 tahun terakhir, salah satunya untuk prioritas penyelesaian penataan non-ASN,” tukasnya.
Rini mengatakan, ke depan diperlukan beberapa perbaikan dalam proses pengadaan ASN guna menjaring ASN yang berintegritas, dan kompeten. Tongkat estafet pembangunan nasional akan diteruskan oleh para generasi muda ASN.
“Melalui evaluasi ini, kita dapat menghasilkan ASN yang kompeten, berintegritas, dan siap menghadapi berbagai tantangan dalam melayani masyarakat,” ujarnya
Dalam pelaksanaan pengadaan ASN 2024, Rini menambahkan, terdapat beberapa isu yang perlu menjadi perhatian salah satunya yakni usulan formasi ASN dari kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (pemda) belum sepenuhnya memperhatikan kebutuhan strategis SDM nasional.
“Selain itu, usulan formasi oleh pemda belum optimal, khususnya untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024,” imbuhnya.
Dalam kesempatan itu Plt. Kepala Badan Kepegawaian Neagara (BKN) Haryomo Dwi Putranto menjelaskan pelaksanaan pengadaan CASN tahun ini bertepatan dengan era transisi kabinet.
“Oleh karena itu, pegawai ASN yang akan direkrut diharapkan bisa menjadi akselerator dalam mendukung kelancaran penataan kelembagaan serta tercapainya kinerja pemerintah,” katanya.
Lebih lanjut dijelaskan, jumlah penetapan kebutuhan PNS tahun 2024 sebanyak 247.487 formasi, yang terdiri dari 54 persen instansi daerah dan 46 persen instansi pusat.
Sementara itu, pelaksanaan SKD CPNS Tahun 2024 dilaksanakan pada 339 titik lokasi. Diungkapkan, dalam pelaksanaannya, seleksi CPNS mengedepankan sistem merit dengan asas objektivitas dan transparansi.
“Kami berusaha semaksimal mungkin untuk menjamin setiap individu yang berhasil lolos seleksi adalah mereka yang memiliki kompetensi terbaik, tanpa memandang latar belakang atau faktor subjektif lainnya,” ungkapnya.