Pemerintah Komit DAK 2023 Difokuskan untuk Pembangunan Daerah

“Tadi Bapak Presiden menyampaikan bahwa semestinya pemerintah di kabupaten/kota dan juga di provinsi itu memiliki dana yang cukup untuk diarahkan pada jalan di daerah sebelum APBN membantu,” lanjutnya.

Menurut Suharso, ke depan pemerintah akan mengupayakan untuk menyusun payung hukum yang jelas terkait jalan provinsi maupun kabupaten/kota sehingga jalan daerah dapat diprioritaskan sebagai jalan yang menghubungkan antara daerah industri dan daerah konsumen.

Selain penajaman DAK, dalam ratas tersebut juga dibahas mengenai penajaman kualitas belanja kementerian/lembaga seperti peningkatan kualitas belanja non-operasional. Suharso menambahkan, belanja non-operasional khususnya belanja yang tidak langsung pada program harus dikurangi.

“Bu Menteri Keuangan sudah menyampaikan sekitar Rp977 triliun dan sekitar Rp620-an (triliun) itu adalah untuk belanja non-ops dan di belanja non-ops ini yang kualitas belanjanya harus ditingkatkan,” tambahnya.

Selanjutnya, Suharso menuturkan bahwa pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023 pemerintah menaruh perhatian pada penghapusan kemiskinan ekstrem dan penanggulangan pengangguran. Selain itu, pemerintah juga menaruh perhatian pada infrastruktur dasar seperti air bersih dan sanitasi.