Pelaksanaan Sosialisasi UU Cipta Kerja
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) saat ini tengah melakukan peningkatan sistem (OSS) dan akan dapat berjalan sepenuhnya paling lambat 4 bulan setelah PP ditetapkan atau sekitar Juli 2021,
Disampaikan pula bahwa Kementerian Dalam Negeri telah berkoordinasi dengan Pemerintah daerah untuk penyiapan dan penyesuaian dalam pelayanan perizinan di daerah melalui Sistem OSS. Termasuk untuk penyiapan SDM, infrastruktur jaringan, perangkat pendukung, serta penyesuaian Peraturan Daerah (Perda) terkait Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja ini adalah yang harus kita dukung dan kami minta dukungan dari TNI/Polri supaya investasi yang ada di Papua Barat ini tidak terganggu dan aman.
Robert Joppy Kardinal, S.A.B.Komisi X DPR RI menyampaikan, terkait dengan UU Otsus kami di Papua kami tetap mendukung demi kesejahteraan masyarakat kita. Perlu di ketahui bahwa kami sangat mengaspirasi kepada TNI/Polri yang mana telah melakukan rekrutmen anak-anak papua menjadi TNI/Polri melalui Jalur Otsus, khusus bagi anak-anak Putra Papua. Dengan lahirnya UU Cipta kerja sangat membatu masyarakat Kecil dalam melakukan usaha-usaha demi peningkatan taraf ekonomi masyarakat kecil.