Nama dan Jumlah Uang WNI di Luar Negeri di Saku Presiden

Diperbarui 17 Jul 2020

Senin (4/2/2019), Pemerintah RI melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI, Yasonna Hamonangan Laoly, menandatangani Perjanjian MLA dengan Menteri Kehakiman Swiss, Karin Keller-Sutter, di Bernerhof Bern, Swiss. Kesepakatan ini adalah perjanjian MLA ke-10 bagi Pemerintah RI dan ke-14 bagi Swiss untuk negara non-Eropa serta berlangsung usai dua-kali putaran perundingan di Bali (RI) pada tahun 2015 dan di Bern (Swiss) pada tahun 2017. (Humas Setkab RI, 5/2/2019).

Gambar 2. Menkumham RI, Yasonna Hamonangan Laoly, menandatangani Perjanjian MLA dengan Menteri Kehakiman Swiss, Karin Keller-Sutter, di Bernerhof Bern, Swiss, Senin (4/2/2019). (Foto: Humas Setkab RI)

Perjanjian berisi 39 pasal tersebut antara lain mengatur bantuan hukum pelacakan, pembekuan, penyitaan, dan perampasan aset hasil tindak kejahatan, khususnya kejahatan perpajakan (tax fraud). Atas usul Pemerintah RI, isi perjanjian MLA RI-Swiss menganut prinsip retroaktif. Yakni perjanjian ini dan UU tentang MLA RI-Swiss ini dapat diterapkan terhadap tiap tindak pidana sebelum berlakunya perjanjian ini sepanjang putusan pengadilannya belum dilaksanakan.