Mungkinkah Menteri Investasi Bahlil Lahadalia Diperiksa KPK?

Saat kalangan Kampus mengeritik sikap Joko Widodo yang tidak netral dalam Pilpres, Bahlil salah satu yang terdepan memberi perlindungan untuk presiden. Ia menuduh, gerakan para akademisi tersebut didasari oleh skenario tertentu untuk menguntungkan pasangan capres lain.

Bahlil sangat dekat dengan Presiden Joko Widodo. Ia juga sangat dekat dengan presiden terpilih versi quick count. Apakah Presiden Jokowi dan Prabowo-Gibran akan membiarkan Bahlil tersandera dugaan korupsi?

Harus dipahami, untuk memberantas korupsi di negeri ini, kita tidak dapat menggantungkan harapan kita pada komitmen politik pemerintah Jokowi. Apalagi pelemahan KPK terjadi pada pemerintahan Jokowi. Dampak pelemahan itu, indeks korupsi kita terus merosot.

Secara institusional, KPK juga berada dalam rumpun eksekutif. Otoritas tertinggi dalam eksekutif adalah presiden. Oleh karena itu, kita dapat saja menduga bahwa pergerakan KPK tidak dapat terlepas dari sinyal-sinyal kekuasaan presiden yang harus dimengerti oleh KPK.

Dalam konteks ini, misalnya, kasus dua menteri dari NasDem yang menjadi pesakitan KPK tidak dapat terlepas dari sinyal-sinyal kekuasaan itu. Kita semua ketahui, NasDem jauh-jauh hari telah mendukung Anies sebagai calon presiden.