MenPANRB Sebut Tantangan Reformasi Birokrasi Kompleks, Perlu Kolaborasi Semua Pihak

Pada acara yang juga dihadiri oleh berbagai tokoh alumni UNPAD ini, Menteri Rini juga menyoroti bahwa birokrasi adalah mesin pembangunan sehingga reformasi birokrasi tidak hanya tentang perbaikan tata kelola internal birokrasi.

“Tetapi juga tentang bagaimana kualitas kebijakan yang dikeluarkan harus dirasakan langsung dan selaras dengan kebutuhan masyarakat dan mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045,” tandasnya.

“Maka dari itu, kita harus mampu mengadaptasi pendekatan human-based governance dan transformasi digital, dimana reformasi birokrasi fokus diarahkan pada upaya efisiensi internal birokrasi serta penyelesaian isu-isu strategis pembangunan nasional seperti kemiskinan dan investasi, untuk mendukung pembangunan nasional yang inklusif,” beebrnya.

Pelaksanaan reformasi birokrasi menunjukkan peningkatan yang baik, tren rata-rata Indeks Reformasi Birokrasi menunjukan angka peningkatan baik di kementerian/lembaga maupun provinsi/kabupaten/kota.

“Rata- rata Indeks RB di kementerian/lembaga pada 2023 yaitu 76,81 pada tahun 2023 di banding tahun 2014 yaitu 52,31, pada provinsi yaitu 69,71 sebelumnya hanya 41,62, sedangkan di kabupaten/kota menjadi 59,32 sebelumnya 55,97,” imbuhnya.