Membongkar Museum Kepongahan Parlemen
Oleh Gebrile Mikael Mareska Udu, Mahasiswa Universitas Sanata Dharma
Tentunya terlihat kontradiktif jika kita membandingkan anggaran tunjangan DPR dengan pencapaian kinerja parlemen yang selalu memprihatinkan. Survei terakhir yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia pada Januari 2025, misalnya, menunjukkan bahwa DPR dan parpol adalah lembaga negara dengan tingkat kepercayaan publik terendah dari 11 lembaga yang disurvei. Sembilan lembaga negara lainnya adalah Presiden, TNI, Kejaksaan Agung, MK, MPR, DPD, KPK, Pengadilan dan Polri (Kompas 28/8/2025). Rendahnya kinerja parlemen terakumulasi dalam mandulnya fungsi legislasi, fungsi anggaran yang kian melenceng dan rendahnya peran control atau pengawasan terhadap pemerintah. Kinerja mereka cenderung kontradiktif dengan misi menyelamatkan rakyat.
Di musim ekonomi yang “kering” saat ini, DPR mestinya memperkuat dan melindungi basis ekonomi kerakyatan melalui produk hukum yang berpihak pada rakyat. Sekiranya DPR berjuang untuk menemukan cara-cara kreatif demi menanggapi keresahan publik. Sebab sejatinya DPR baru menduduki kursi kepengurusan 2024-2025 dan belum memberikan peran yang signifikan bagi keberlangsungan hidup rakyat.