
Membongkar Museum Kepongahan Parlemen
Oleh Gebrile Mikael Mareska Udu, Mahasiswa Universitas Sanata Dharma
Isu peningkatan tunjangan DPR bertolak belakang dengan situasi yang dihadapi masyarakat Indonesia dewasa ini. Sejumlah ironi sosial-kemanusiaan sedang mengepung kehidupan rakyat di pelosok nusantara. Masalah kemiskinan dan pengangguran misalnya, masih menjadi persoalan pelik yang tak kunjung terselesaikan. Tidak termasuk utang negara yang kian melonjak akibat pengeluaran belanja negara yang kurang proporsional. Kita bisa menyaksikan fluktuasi harga kebutuhan pokok masyarakat, mahalnya biaya pendidikan, ancaman PHK, dan kenaikan pajak. Apalagi diskriminasi, ketidakadilan, ketertinggalan hingga kasus perdagangan manusia yang banyak menimpa masyarakat miskin. Inikah yang dinamakan rezim serakahnomics?
Kontradiktif
Ketika ratusan anggota DPR berjoget ria sejatinya mereka sedang mempertontonkan kepongahan dan cita-cita kemewahan yang sangat bertentangan dengan kondisi riil masyarakat. Mereka seolah-olah merayakan suatu penantian besar dengan cara yang jauh dari prinsip etika dan moralitas. Tentu kenaikan tunjangan itu merupakan pengkhianatan akan realitas kemiskinan rakyat serta memperburuk kepercayaan publik atas DPR. Jika hal ini resmi akan dipraktikkan maka upaya memperbaiki nasib rakyat terhenti pada nafsu DPR untuk menimbun kekayaan.