Masalah Toleransi Masih Menjadi Tantangan Dalam Kepemimpinan Joko Widodo

Menteri Dalam Negeri tidak menunjukkan kinerja yang dibutuhkan untuk mengatasi praktik dan ekspresi intoleransi dan diskriminasi berbasis agama yang terjadi di tingkat daerah. Kebijakan diskriminatif yang selama ini dipersoalkan oleh Komnas Perempuan, SETARA Institute, serta pegiat kebinekaan dan pegiat HAM lainnya, dibiarkan. Ekspresi diskriminasi, intoleransi, pengistimewaan kelompok mayoritas, dan pembatasan hak kelompok minoritas yang terjadi di banyak daerah cenderung dibiarkan. SETARA Institute mengingatkan Mendagri, data kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan menunjukkan bahwa pemerintah daerah merupakan salah satu pelanggar hak KBB pada kategori negara dengan jumlah pelanggararan yang tinggi, baik dalam bentuk tindakanlangsung (violation by commission), pembiaran (violation by omission), maupun peraturan (violation by rule). Mestinya, Mendagri menjadikan tata kelola pemerintahan daerah yang inklusif sebagai fokus kementeriannya untuk menjamin pengakuan hak bagi seluruh warga negara.