Masalah Toleransi Masih Menjadi Tantangan Dalam Kepemimpinan Joko Widodo

Keempat, dalam pandangan SETARA Institute, politik akomodasi yang menguat dalam pemerintahan kedua Jokowi turut berkontribusi melemahkan kepemimpinan Jokowi dalam pemajuan toleransi, kebebasan beragama/berkeyakinan (KBB), dan hak asasi manusia pada umumnya. Di tengah kepemimpinan nasional yang lemah, basis sosial toleransi ikut memburuk, yang ditandai dengan: 1) rendahnya kesalingpahaman (mutual understanding) antar identitas di tengah-tengah masyarakat yang dipicu pembiaran ekspresi kebencian atas nama agama oleh figur-figur publik dan politisasi agama oleh para politisi, 2) meningkatnya segregasi sosial antar identitas yang memicu ketegangan (tension), ketidaktertiban sosial (social disorder), hingga kekerasan terhadap identitas yang berbeda (the other), terutama minoritas yang rentan, 3) maraknya ekspresi terbuka intoleransi, pelanggaran hak, dan kekerasan atas nama agama.

Kelima, lemahnya kepemimpinan nasional di bidang pemajuan toleransi dan kebebasan beragama/berkeyakinan dipertegas dengan buruknya kinerja kementerian yang secara langsung terkait dengan isu ini, khususnya Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama. Kedua Kementerian tersebut sejauh ini belum menunjukkan terobosan apapun, selain kehebohan wacana tidak lama setelah pelantikan kabinet.