Makan Bergizi Gratis: Antara Keadilan Sosial dan Kepentingan Politik

Kepentingan Politik sebagai Realitas Pragmatis

Di sisi lain, tidak dapat dimungkiri bahwa gagasan sebesar ini akan selalu bersinggungan dengan kepentingan politik. Program makan bergizi gratis, dengan skalanya yang masif dan dampaknya yang langsung dirasakan oleh jutaan orang, memiliki potensi besar sebagai alat kampanye yang efektif. Janji ini dapat menarik dukungan elektoral yang signifikan, terutama dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam konteks ini, program tersebut bisa saja dipandang sebagai populisme, di mana janji yang menarik diberikan tanpa mempertimbangkan secara matang keberlanjutan fiskal dan efisiensi pelaksanaannya.

Ada beberapa kekhawatiran yang muncul dari perspektif ini. Pertama, alokasi anggaran. Sebuah program berskala nasional membutuhkan anggaran yang sangat besar. Pertanyaannya, dari mana sumber dana itu berasal? Apakah akan mengorbankan sektor lain yang sama pentingnya, seperti pendidikan, infrastruktur, atau layanan kesehatan? Kekhawatiran ini menjadi lebih serius jika program tersebut tidak didukung oleh perencanaan keuangan yang solid, yang bisa memicu defisit anggaran dan inflasi di masa depan. Kedua, potensi korupsi dan inefisiensi. Proyek-proyek besar yang melibatkan banyak pihak dan dana publik rentan terhadap penyelewengan. Distribusi makanan yang tidak merata, kualitas bahan yang buruk, atau mark-up harga adalah beberapa risiko yang bisa terjadi. Alih-alih membantu masyarakat, dana publik bisa saja disalahgunakan untuk memperkaya segelintir orang. Ketiga, masalah implementasi. Bagaimana memastikan bahwa makanan yang didistribusikan benar-benar bergizi dan sesuai dengan kebutuhan lokal? Siapa yang bertanggung jawab untuk pengawasan? Tanpa mekanisme pengawasan yang kuat dan transparan, program ini bisa gagal mencapai tujuannya, bahkan jika niat awalnya baik.