Krisrama Hanya Kelola 40% Eks Tanah HGU Nangahale, dan Tahapannya Telah Sesuai Dasar Hukum, dan Proses Pembaharuan HGU — Anton Stefanus, S.H. (tengah) didampingi Tim Kuasa Hukum PT Krisrama, dan Vikjen Keuskupan Maumere, RP. Telesforus Jenti, O.Carm (kiri) sedang membacakan dasar pengelolaan Eks Tanah HGU Nangahale di hadapan wartawan di Lepo Bispu Maumere, Sabtu (5/2/22). Foto Walburgus Abulat

Krisrama Hanya Kelola 40% Eks Tanah HGU Nangahale, dan Tahapannya Telah Sesuai Dasar Hukum, juga Proses Pembaharuan HGU

Diperbarui 5 Feb 2022

11. Dengan demikian surat pernyataan Sikap Saudara John Bala Pendamping hukum/organizer Masyarakat Adat tanggal 27 Januari 2022 yang ditujukan kepada Direktur PT. Krisrama, antara lain menyebutkan bahwa :
Pemasangan patok/pilar pada batas-batas tidak melalui kesepakatan
dengan pihak-pihak yang bersengketa, maka masyarakat adat Tana Ai Suku
Goban-Runut dan Suku Soge-Natarmage melakukan perlawanan, perlu kami
tegaskan:
a. PT. Krisrama tidak perlu menunggu kesepakatan dengan pihak manapun karena itu tanah Negara, maka PT. Krisrama hanya melaksanakan permintaan badan/pejabat yang berwenang atas tanah HGU tersebut yaitu Kementerian ATR/BPN.

b. Kalau ada pihak yang merasa ada kepentingan dan dirugikan maka silahkan melakukan gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan (“Permen Agraria 11/2016”).

c. Tidak ada pihak yang namanya Masyarakat Adat Tana Ai Suku Goban – Runut dan Suku Soge Natarmage yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah bekas HGU Nomor 3/Talibura tersebut, sehingga secara nyata tidak ada pihak yang bersengketa atas tanah yang dilakukan pemasangan tanda batas/patok tanah tersebut.