Krisrama Hanya Kelola 40% Eks Tanah HGU Nangahale, dan Tahapannya Telah Sesuai Dasar Hukum, dan Proses Pembaharuan HGU — Anton Stefanus, S.H. (tengah) didampingi Tim Kuasa Hukum PT Krisrama, dan Vikjen Keuskupan Maumere, RP. Telesforus Jenti, O.Carm (kiri) sedang membacakan dasar pengelolaan Eks Tanah HGU Nangahale di hadapan wartawan di Lepo Bispu Maumere, Sabtu (5/2/22). Foto Walburgus Abulat

Krisrama Hanya Kelola 40% Eks Tanah HGU Nangahale, dan Tahapannya Telah Sesuai Dasar Hukum, juga Proses Pembaharuan HGU

Diperbarui 5 Feb 2022

15. PT. Krisrama akan tetap melanjutkan proses pembaharuan hak guna
usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga, sengketa Dan/Atau Konflik HGU Nangahale.

Terkait sengketa dan//atau konflik HGU Nangahale, Tim Kuasa Hukum PT.
Krisrama membeberkan 12 fakta.

1. Bahwa setelah ada permohonan pembaharuan HGU oleh PT. Krisrama
pada tanggal 4 November 2013, prosesnya menjadi terlambat karena adanya syarat teknis yang belum terpenuhi dan keberatan sekelompok masyarakat dari Wair Kung dan Likong Gete (dari Suku Goban dan Suku Soge/Masyarakat Adat Tana Ai Suku Goban-Runut dan Suku Soge-Natarmage).

2. Bahwa atas keberatan tersebut maka pada tanggal 14 Juli 2016 dilakukan audiens/mediasi antara Pemerintah Kabupaten Sikka, Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka, DPRD Kabupaten Sikka, Tokoh Adat dan Direktur PT.Krisrama dengan Direktorat Pengaturan Dan Penetapan Hak Tanah Dan Ruang Dirjen Hubungan Hukum Keagrariaan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI, namun tidak ada kesepakatan dan tidak ada penyelesaian (vide laporan tim terpadu
tanggal 8 Juni 2021).