Komisi X DPR Desak Pemerintah Evaluasi Sistem Zonasi PPDB
“Sangat menyayangkan persoalan zonasi ini akhirnya mendapatkan perilaku-perilaku buruk dari masyarakat yang terpaksa melakukan pembohongan, bahkan termasuk ketika dia ingin menyekolahkan anaknya,” tuturnya.
Dalam diskusi tersebut, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih juga meminta evaluasi terhadap penerapan PPDB. Sebab, permasalahan yang muncul kerap berulang setiap tahunnya. Baca juga: Indonesia Darurat Dokter Spesialis, Jokowi Bisik Ke Menkes: Ini Perlu Diurus
“Kalau seperti ini, enggak ada rolling guru, kemudian bantuan juga tidak menyebar merata dan sebagainya, akan selalu menuai begini. Semestinya ada evaluasi, bahkan setiap tahun, ini kasihan orang tua,” ujar Fikri Faqih.
Fikri juga meminta pengawalan terhadap penerapan PPDB dengan sistem zonasi untuk menghindari munculnya praktik curang agar pemerataan kualitas pendidikan melalui sistem zonasi dapat tercapai.
“Akhirnya hal-hal yang lain yang setiap tahun ada, surat keterangan domisili bodong, ada yang masuk satu keluarga dengan KK (kartu keluarga) yang berpuluh-puluh, dan ini enggak masuk akal,” bebernya. (Pb-6)