Komisi II DPR Kunker ke Riau Pastikan Pemilu Berkualitas
Politisi dari Fraksi PPP ini pun menyinggung soal perkembangan terakhir proses Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk persiapan Pilkada 2024.
Menurut pemaparan, Pemerintah Provinsi Riau akan mendukung soal pendanaan NPHD.
Syamsurizal pun mengungkapkan, Komisi II beserta para pemangku kepentingan akan membuat rumusan aturan tersebut.
“Soal NPHD ini terkait dengan penyelenggaraan Pilkada, akan kita terbitkan aturannya, agar Pilkada dipercepat penyelenggarannya, jadi September 2024,” ujarnya.
“Nah ini harus ada pendanaan yang cukup untuk itu oleh daerah melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah,” jelasnya.